Gajah Agama ingin afirmasi hak mematuhi warga Syiah dan Ahmadiyah

Gajah Agama ingin afirmasi hak mematuhi warga Syiah dan Ahmadiyah

Info seputar SGP Hari Ini 2020 – 2021.

Di wilayah yang mayoritas Kristen, itu Katolik susah bikin gereja. Yang mayoritas Katolik, orang Kristen juga susah untuk membangun.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pegangan Yaqut C. Qoumas mengatakan negeri akan mengafirmasi hak beragama masyarakat Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.

Yaqut tidak mau tersedia kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan.

“Mereka warga negara yang harus dilindungi, ” kata Yaqut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Gus Yaqut, sapaan Yaqut C. Qoumas, juga menyatakan kalau Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada.

“Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan menyediakan, ” katanya.

Pernyataan itu merespons permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra agar negeri mengafirmasi urusan minoritas. Hal itu disampaikan secara daring pada lembaga Professor Talk Lembaga Ilmu Wawasan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa (15/12).

Baca juga: Guru Besar UIN ingin afirmasi pemerintah untuk perkara minoritas

“Terutama bagi mereka yang sungguh sudah tersisih dan kemudian berlaku persekusi, itu perlu afirmasi, ” kata Azyumardi.

Patuh Azyumardi, afirmasi itu kurang tampak diberikan pemerintah kepada kelompok minoritas. Misalnya, saat pemeluk agama minoritas ingin mendirikan tempat ibadah.

Azyumardi mengatakan bahwa para-para pengungsi Syiah di Sidoarjo & kelompok Ahmadiyah di Mataram harus mengalami persekusi oleh kelompok Islam ‘berjubah’.

Namun, kasus intoleran itu, menurut Azyumardi, bukan muncul di kalangan umat Islam saja, melainkan juga dialami oleh pemeluk agama lain di Nusantara.

“Di wilayah dengan mayoritas Kristen, itu Katolik pelik bikin gereja. Yang mayoritas Katolik, orang Kristen juga susah buat membangun, ” kata Azyumardi.

Ia berpendapat bahwa mau sulit bagi kelompok yang memiliki relasi kekuatan ( power relation ) minim dalam suatu lokasi bisa mendapat setu mendirikan tempat ibadah tersebut dari kelompok yang memiliki relasi gaya yang lebih kuat.

“Ini masalah power relation sebetulnya. Sapa yang merasa dia mayoritas. Oleh sebab itu, yang begini-begini, power relation yang kudu diatur begitu, ya (oleh Pemerintah). Bagaimana supaya adil, ” katanya.

Menyuarakan juga: FPKS: Pemerintah desak India hentikan intoleransi terhadap Muslim

Peraturan Bersama-sama Menteri Agama dan Menteri Pada Negeri Nomor 9 dan Cetakan 8 Tahun 2006 yang mendasarkan pendirian rumah ibadah pada komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa menjadi sulit dilakukan kala relasi kekuatan tadi belum merebak.

Azyumardi mengatakan kalau faktor pemekaran daerah yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah juga mengikuti andil menyebabkan permasalahan tersebut.

“Itu saya kira perlu ditata ulang ini, ya. Bagaimana pihak yang berkuasa ini ngerasa kurang toleran. Jadi, masih perlu saya kira dilakukan afirmasilah sejak tingkat nasional, ” kata Azyumardi.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D. Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020