Mahfud MD menilai Satgas Saber Pungli masih diperlukan di Indonesia

Mahfud MD menilai Satgas Saber Pungli masih diperlukan di Indonesia

Bonus harian di Keluaran HK 2020 – 2021.

Jangan asal memanggil orang segera Satgas Saber Pungli

Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas Menyapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pengli) masih diperlukan di Nusantara, karena semangat untuk korupsi selalu ada pada nafsu setiap karakter, kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)  Mahfud MD.

Menurut Mahfud, Satgas Saber Pungli dapat berjalan di bidang pemberantasan korupsi dengan ringan pada sentra pelayanan umum seperti yang ada di kementerian, lembaga, institusi, dan pemerintah, cara provinsi maupun kabupaten/kota.

“Ringan-ringan kasusnya, tapi berbahaya kalau jumlahnya banyak, ” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut disampaikan Mahfud di Rapat Kerja Nasional Satgas Saber Pungli 2020, di Jakarta, Jumat (18/12).

Mahfud dengan juga pengendali atau penanggung pikiran Satgas Saber Pungli menilai, walaupun satgas tersebut bertugas memberantas pungli, namun tidak memiliki wewenang memihak justitia. Kewenangan pro justitia berarti tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bila dalam kasus perkiraan tindakan pungli didapati unsur-unsur aksi pidana, maka penanganan selanjutnya diserahkan kepada polisi atau jaksa dengan memiliki kewenangan pro justitia.

Sedangkan dalam kasus pungli tidak didapati unsur pidana, namun ditemukan maladministrasi, maka kasusnya direkomendasikan ditindaklanjuti inspektorat lembaga terkait.

Itu sebabnya, lanjut Mahfud, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli dijabat Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI. Adapun wakilnya ialah Pengawas Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. Hal ini, sirih dia, untuk memudahkan tindak lanjut penanganan kasus pungli.

“Jadi jangan tumpang tindih pada memberantas pungli. Jangan asal memanggil orang atas nama Satgas Saber Pungli, ” kata dia tahu.

Dia menambahkan kalau memberantas pungli tidak dapat teristimewa dilakukan menggunakan cara-cara lama, akan tetapi harus inovatif. Hal ini disebabkan modus pungli sekarang kian canggih, tidak seperti dahulu.

Dia mencontohkan suap pada aparat negara tidak lagi menggunakan kekayaan tunai. Penyuap memberikan ATM yang di dalamnya berisi uang di jumlah sangat besar ke aparat tersebut.

Rapat kegiatan nasional tersebut dihadiri Ketua Satgas Saber Pungli yang juga Irwasum Polri  Komjen Pol Agung Akhlak Maryoto dan jajaran pimpinan satgas. Selain itu, juga anggota Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Rhenald Kasali.

Kegiatan itu, juga diikuti Unit Pemberantasan Pungli kementerian, lembaga, instansi, dan negeri provinsi, kabupaten/kota secara virtual. Kejadian tersebut sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku saat pandemi COVID-19.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan penghargaan kepada Bagian Pelayanan Publik (UPP) Jawa Barat sebagai UPP terbaik 2020. Urutan terbaik kedua dan ketiga ditempati UPP Riau dan UPP Kalimantan Selatan

Sedangkan UPP Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan dipilih sebagai UPP harapan I, II, dan III.
Baca selalu: Menkopolhukam: Pungutan liar di sentra layanan publik jauh berkurang
Baca juga: Satgas Saber Pungli telusuri surat rekomendasi PPDB daripada DPRD Jabar

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020