Menteri Sosial sebut kepesertaan PKH suntuk lima tahun

Menteri Sosial sebut kepesertaan PKH suntuk lima tahun

Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

Ini untuk memberikan kesempatan bagi keluarga bapet lain

Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan bahwa kepesertaan dalam Keluarga Penerima Manfaat Rencana Keluarga Harapan (KPM PKH) suntuk selama lima tahun.

Juliari mengatakan bahwa setelah lima tarikh, harus ada pergantian untuk memberikan kesempatan kepada keluarga miskin asing yang layak mendapatkan PKH. Pihaknya akan membuat aturan terkait kejadian tersebut.

“Peserta PKH maksimal lima tahun. Setelah lima tahun, harus diganti, atau digraduasi. Ini untuk memberikan kesempatan untuk keluarga miskin lain yang mulia menerima PKH dalam mendapatkan haknya, ” kata Juliari, dalam masukan tertulis yang diterima ANTARA, dalam Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Juliari menambahkan, dirinya beberapa kali mendapatkan keluhan sebab berbagai daerah terkait dengan kepesertaan PKH, yang tidak berubah pada setiap tahunnya. Padahal, masih ada keluarga miskin lain yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Untuk bisa memasukkan Tim Penerima Manfaat baru, lanjut Juliari, perlu adanya pembaruan data penyambut manfaat. Menurutnya, banyak daerah dengan tidak melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berdasar catatan Juliari, ada kurang lebih sebanyak 300 kabupaten kota dengan tidak melakukan pembaruan data selama lima tahun. Dikarenakan tidak tersedia pembaruan data, maka masyarakat dengan seharusnya layak menerima PKH, tidak mendapatkan haknya.

Baca juga: Kemensos salurkan bansos Rp2, 6 miliar untuk warga Kabupaten Malang

Baca juga: Mensos: Pendamping PKH perhatikan data penyambut

“Saya sering sanggup keluhan penerima PKH orangnya itu-itu saja. Padahal yang lain ada yang layak, tapi karena kuotanya terbatas 10 juta dan telah penuh, mereka tidak bisa menyelap, ” tambah Juliari.

Kementerian Sosial juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan data kemiskinan mendapat pengurangan dana-dana yang sifatnya dari pusat.

“Tindakan ini bukanlah intimidasi, tetapi sebaliknya untuk memberi semangat kepada daerah, ” imbuh Juliari.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin mengatakan kalau jajarannya akan segera menindaklanjuti arahan Menteri Sosial dengan merumuskan tumpuan kepesertaan KPM PKH.

“Kita akan rumuskan secepatnya sehingga azas keadilan di PKH dapat cepat terlaksana, ” jelas Pepen.

Untuk dapat memenuhi azas keadilan langkah pertama yang akan diambil Kemensos adalah meningkatkan jumlah graduasi KPM PKH lantaran 10 persen pada tahun tersebut menjadi 30 persen pada tarikh depan.

Hingga masa ini jumlah KPM PKH dengan telah tergraduasi sebanyak 1. 179. 304 KPM. Khusus untuk Daerah Jawa Timur tercatat KPM graduasi sebanyak 225. 183 KPM, tercatat di dalamnya dari Kabupaten Sebal KPM graduasi sebanyak 8. 458 KPM.

Data Kementerian Sosial mencatat jumlah bansos PKH yang telah disalurkan di Daerah Jawa Timur senilai Rp5, 4 triliun rupiah untuk 1. 678. 173 KPM. Sedangkan untuk Kabupaten Malang bansos PKH yang disalurkan senilai Rp286 miliar rupiah untuk 91. 804 KPM.

Baca juga: Gajah Sosial wacanakan graduasi KPM PKH hingga 30 persen

Baca juga: Mensos saksikan pencairan BST dan pembagian BSB di Surabaya
 

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020