OJK nyatakan tidak pernah setujui PKPU terhadap Kresna Life

OJK nyatakan tidak pernah setujui PKPU terhadap Kresna Life

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

OJK terus mengawasi dan mengawal proses penyehatan keuangan PT Asuransi Atma Kresna dan penyelesaian klaim pemegang polis PT AJK untuk tetap memberikan perlindungan terhadap pemegang polis

Jakarta (ANTARA) – Dominasi Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak pernah menyetujui permohonan dari bagian manapun untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang (PKPU) kepada PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life.

“OJK menghormati proses hukum dan keputusan pengadilan mengenai putusan sela PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna. Namun, OJK menyatakan tidak pernah menyetujui tuntutan dari pihak manapun untuk mengajukan terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna. OJK juga tidak pernah mengajukan permohonan PKPU atas PT Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan, ” kata Deputi Komisioner Hubungan Asosiasi dan Logistik Anto Prabowo di keterangan di Jakarta, Rabu.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 389/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 10 Desember 2020 menetapkan bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna berada dalam kehormatan PKPU sementara untuk selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan.

Putusan sela tempat Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) tersebut diajukan oleh pemohon atas nama Lukman Wibowo yang diwakili oleh Penasehat Hukum Benny Wullur S. H & Associates terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK).

Sesuai pasal 50 UNDANG-UNDANG Perasuransian No. 40/2014 dan penjelasannya menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau kongsi reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang itu hanya dapat diajukan oleh OJK.

Dalam catatan OJK terdapat terdapat dua permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna yang disampaikan kepada OJK & keduanya telah ditolak oleh OJK.

Pertama, permohonan tersebut adalah permohonan dari JG Law Firm mewakili pemohon atas tanda Lie Herton dan Rudy Kartadinata melalui surat tanggal 6 Agustus 2020 hal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Asuransi Nyawa Kresna.

Kedua, Tuntutan dari Kantor Hukum Benny Wullur SH & Associates mewakili 15 (lima belas) pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna melalui surat tanggal 11 Agustus 2020 peristiwa Permohonan Izin PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna.

Menerjang persoalan tersebut, OJK telah mengundang Direksi PT Asuransi Jiwa Kresna untuk meminta penjelasan terkait tindak lanjut upaya hukum PKPU dengan akan dilakukan oleh perusahaan asuransi itu.

“Dalam kesempatan tersebut, direksi PT Asuransi Tali jiwa Kresna menyatakan sikap yang di dalam intinya berkeberatan dengan putusan dimaksud karena manajemen Kresna telah menyelenggarakan perundingan penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis, ” ujar Anto.

Sampai 18 Desember 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna telah menerima persetujuan Perjanjian Kesepakatan Bergandengan atas 8. 054 polis atau 77, 61 persen dari jumlah polis) atas kewajiban senilai Rp3, 85 triliun atau 5, 76 persen dari total kewajiban).

PT Asuransi Jiwa Kresna juga telah mulai melakukan pembalasan kewajiban kepada pemegang polis senilai Rp283, 60 miliar untuk 5. 672 polis.

“Menindaklanjuti pertemuan dengan manajemen Kresna, OJK menyampaikan surat yang meminta PT Asuransi Jiwa Kresna untuk mengabulkan upaya-upaya hukum terhadap putusan mahkamah dimaksud termasuk upaya hukum luar biasa, sesuai ketentuan perundang-undangan, ” kata Anto.

Mempertimbangkan kepentingan pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna yang lebih umum serta dampak PKPU terhadap nama baik industri perasuransian, terkait dengan putusan sebagaimana dimaksud pada di atas, OJK sesuai dengan kewenangannnya bakal melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan pantas dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyehatan keuangan PT Asuransi Jiwa Kresna, OJK selalu telah minta pemegang saham buat mendetailkan rencana penyetoran modal pada rangka menyelesaikan kewajiban PT Asuransi Jiwa Kresna.

“OJK terus mengawasi dan mengawal jalan penyehatan keuangan PT Asuransi Tali jiwa Kresna dan penyelesaian klaim pemegang polis PT AJK untuk langsung memberikan perlindungan terhadap pemegang polis, ” ujar Anto.

Saat ini, OJK juga tengah mengenakan sanksi administratif kepada PT Asuransi Jiwa Kresna yaitu hukuman pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha melalui surat cetakan S499/NB. 21/2020 tanggal 7 Desember 2020 hal Pembatasan Kegiatan Usaha. Sanksi tersebut dikenakan dengan masa waktu tiga bulan.

Baca juga: Konsumen harapkan kehadiran OJK dalam PKPU Kresna Life

Baca juga: Nasabah menimbulkan OJK ambil tindakan terkait PKPU Kresna Life

Menangkap juga: Kuasa hukum: Kresna Life dinilai lari dari tanggung berat
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © JARANG 2020