Gajah Agama ingin afirmasi hak mematuhi warga Syiah dan Ahmadiyah

Gajah Agama ingin afirmasi hak mematuhi warga Syiah dan Ahmadiyah

Info seputar SGP Hari Ini 2020 – 2021.

Di wilayah yang mayoritas Kristen, itu Katolik susah bikin gereja. Yang mayoritas Katolik, orang Kristen juga susah untuk membangun.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pegangan Yaqut C. Qoumas mengatakan negeri akan mengafirmasi hak beragama masyarakat Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.

Yaqut tidak mau tersedia kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan.

“Mereka warga negara yang harus dilindungi, ” kata Yaqut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Gus Yaqut, sapaan Yaqut C. Qoumas, juga menyatakan kalau Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada.

“Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan menyediakan, ” katanya.

Pernyataan itu merespons permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra agar negeri mengafirmasi urusan minoritas. Hal itu disampaikan secara daring pada lembaga Professor Talk Lembaga Ilmu Wawasan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa (15/12).

Baca juga: Guru Besar UIN ingin afirmasi pemerintah untuk perkara minoritas

“Terutama bagi mereka yang sungguh sudah tersisih dan kemudian berlaku persekusi, itu perlu afirmasi, ” kata Azyumardi.

Patuh Azyumardi, afirmasi itu kurang tampak diberikan pemerintah kepada kelompok minoritas. Misalnya, saat pemeluk agama minoritas ingin mendirikan tempat ibadah.

Azyumardi mengatakan bahwa para-para pengungsi Syiah di Sidoarjo & kelompok Ahmadiyah di Mataram harus mengalami persekusi oleh kelompok Islam ‘berjubah’.

Namun, kasus intoleran itu, menurut Azyumardi, bukan muncul di kalangan umat Islam saja, melainkan juga dialami oleh pemeluk agama lain di Nusantara.

“Di wilayah dengan mayoritas Kristen, itu Katolik pelik bikin gereja. Yang mayoritas Katolik, orang Kristen juga susah buat membangun, ” kata Azyumardi.

Ia berpendapat bahwa mau sulit bagi kelompok yang memiliki relasi kekuatan ( power relation ) minim dalam suatu lokasi bisa mendapat setu mendirikan tempat ibadah tersebut dari kelompok yang memiliki relasi gaya yang lebih kuat.

“Ini masalah power relation sebetulnya. Sapa yang merasa dia mayoritas. Oleh sebab itu, yang begini-begini, power relation yang kudu diatur begitu, ya (oleh Pemerintah). Bagaimana supaya adil, ” katanya.

Menyuarakan juga: FPKS: Pemerintah desak India hentikan intoleransi terhadap Muslim

Peraturan Bersama-sama Menteri Agama dan Menteri Pada Negeri Nomor 9 dan Cetakan 8 Tahun 2006 yang mendasarkan pendirian rumah ibadah pada komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa menjadi sulit dilakukan kala relasi kekuatan tadi belum merebak.

Azyumardi mengatakan kalau faktor pemekaran daerah yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah juga mengikuti andil menyebabkan permasalahan tersebut.

“Itu saya kira perlu ditata ulang ini, ya. Bagaimana pihak yang berkuasa ini ngerasa kurang toleran. Jadi, masih perlu saya kira dilakukan afirmasilah sejak tingkat nasional, ” kata Azyumardi.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D. Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

OJK nyatakan tidak pernah setujui PKPU terhadap Kresna Life

OJK nyatakan tidak pernah setujui PKPU terhadap Kresna Life

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

OJK terus mengawasi dan mengawal proses penyehatan keuangan PT Asuransi Atma Kresna dan penyelesaian klaim pemegang polis PT AJK untuk tetap memberikan perlindungan terhadap pemegang polis

Jakarta (ANTARA) – Dominasi Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak pernah menyetujui permohonan dari bagian manapun untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang (PKPU) kepada PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life.

“OJK menghormati proses hukum dan keputusan pengadilan mengenai putusan sela PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna. Namun, OJK menyatakan tidak pernah menyetujui tuntutan dari pihak manapun untuk mengajukan terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna. OJK juga tidak pernah mengajukan permohonan PKPU atas PT Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan, ” kata Deputi Komisioner Hubungan Asosiasi dan Logistik Anto Prabowo di keterangan di Jakarta, Rabu.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 389/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 10 Desember 2020 menetapkan bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna berada dalam kehormatan PKPU sementara untuk selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan.

Putusan sela tempat Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) tersebut diajukan oleh pemohon atas nama Lukman Wibowo yang diwakili oleh Penasehat Hukum Benny Wullur S. H & Associates terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK).

Sesuai pasal 50 UNDANG-UNDANG Perasuransian No. 40/2014 dan penjelasannya menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau kongsi reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang itu hanya dapat diajukan oleh OJK.

Dalam catatan OJK terdapat terdapat dua permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna yang disampaikan kepada OJK & keduanya telah ditolak oleh OJK.

Pertama, permohonan tersebut adalah permohonan dari JG Law Firm mewakili pemohon atas tanda Lie Herton dan Rudy Kartadinata melalui surat tanggal 6 Agustus 2020 hal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Asuransi Nyawa Kresna.

Kedua, Tuntutan dari Kantor Hukum Benny Wullur SH & Associates mewakili 15 (lima belas) pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna melalui surat tanggal 11 Agustus 2020 peristiwa Permohonan Izin PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna.

Menerjang persoalan tersebut, OJK telah mengundang Direksi PT Asuransi Jiwa Kresna untuk meminta penjelasan terkait tindak lanjut upaya hukum PKPU dengan akan dilakukan oleh perusahaan asuransi itu.

“Dalam kesempatan tersebut, direksi PT Asuransi Tali jiwa Kresna menyatakan sikap yang di dalam intinya berkeberatan dengan putusan dimaksud karena manajemen Kresna telah menyelenggarakan perundingan penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis, ” ujar Anto.

Sampai 18 Desember 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna telah menerima persetujuan Perjanjian Kesepakatan Bergandengan atas 8. 054 polis atau 77, 61 persen dari jumlah polis) atas kewajiban senilai Rp3, 85 triliun atau 5, 76 persen dari total kewajiban).

PT Asuransi Jiwa Kresna juga telah mulai melakukan pembalasan kewajiban kepada pemegang polis senilai Rp283, 60 miliar untuk 5. 672 polis.

“Menindaklanjuti pertemuan dengan manajemen Kresna, OJK menyampaikan surat yang meminta PT Asuransi Jiwa Kresna untuk mengabulkan upaya-upaya hukum terhadap putusan mahkamah dimaksud termasuk upaya hukum luar biasa, sesuai ketentuan perundang-undangan, ” kata Anto.

Mempertimbangkan kepentingan pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna yang lebih umum serta dampak PKPU terhadap nama baik industri perasuransian, terkait dengan putusan sebagaimana dimaksud pada di atas, OJK sesuai dengan kewenangannnya bakal melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan pantas dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyehatan keuangan PT Asuransi Jiwa Kresna, OJK selalu telah minta pemegang saham buat mendetailkan rencana penyetoran modal pada rangka menyelesaikan kewajiban PT Asuransi Jiwa Kresna.

“OJK terus mengawasi dan mengawal jalan penyehatan keuangan PT Asuransi Tali jiwa Kresna dan penyelesaian klaim pemegang polis PT AJK untuk langsung memberikan perlindungan terhadap pemegang polis, ” ujar Anto.

Saat ini, OJK juga tengah mengenakan sanksi administratif kepada PT Asuransi Jiwa Kresna yaitu hukuman pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha melalui surat cetakan S499/NB. 21/2020 tanggal 7 Desember 2020 hal Pembatasan Kegiatan Usaha. Sanksi tersebut dikenakan dengan masa waktu tiga bulan.

Baca juga: Konsumen harapkan kehadiran OJK dalam PKPU Kresna Life

Baca juga: Nasabah menimbulkan OJK ambil tindakan terkait PKPU Kresna Life

Menangkap juga: Kuasa hukum: Kresna Life dinilai lari dari tanggung berat
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © JARANG 2020

BI siapkan lima jurus dukung pemulihan ekonomi 2021

BI siapkan lima jurus dukung pemulihan ekonomi 2021

Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

Seluruh instrumen kebijakan kami berikan untuk menanggung pemulihan ekonomi

Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) merancang jurus yang akan ditempuh buat mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 melalui lima kebijakan moneter bersinergi dengan pemerintah dan dominasi terkait.

“Seluruh instrumen kebijakan kami berikan untuk mendukung perbaikan ekonomi nasional dengan menjaga kemantapan makro ekonomi dan sistem keuangan, ” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2021 di Jakarta, Selasa.

Gubernur BI merinci lima kebijakan itu yakni melanjutkan stimulus moneter dengan terus menempuh kebijakan suku bunga rendah dan likuiditas longgar.

Kebijakan itu, sendat dia, akan dilakukan sampai ada tanda tekanan inflasi meningkat.

Sebelumnya, bank sentral ini sudah menurunkan suku bunga tumpuan mencapai 3, 75 persen dengan dinilai terendah sepanjang sejarah.

BI juga sudah melonggarkan likuiditas melalui injeksi likuiditas ke perbankan mencapai Rp649, 9 triliun atau 4, 49 persen sejak Produk Domestik Bruto (PDB).

Likuiditas yang longgar tersebut diharapkan mendukung pemulihan ekonomi secara tetap menjaga stabilitas nilai rupiah yang berpotensi menguat karena sedang under value serta defisit transaksi berjalan dan inflasi rendah, imbal buatan menarik dan premi risiko membaik.

Kebijakan kedua, lanjut dia, kebijakan makroprudensial akomodatif buat mendukung kredit dan pembiayaan yaitu terkait pembiayaan ekonomi seperti sebelumnya BI melonggarkan uang muka rekognisi.

Kebijakan ketiga yakni berpartisipasi dalam pembiayaan APBN 2021 melalui pembelian surat berharga negeri (SBN) sesuai mekanisme pasar dengan masih berlangsung 2021-2022.

“Dalam hal pasar tidak bisa menyerap, BI akan standby untuk mengambil SBN dari pasar perdana, ” katanya.

Jurus keempat, kata dia, yakni dengan menunjang pembiayaan pembangunan dari sektor keuangan agar pembiayaan jangka panjang diperluas dan BI mendukung melalui cetak biru pengembangan pasar uang.

Dukungan kebijakan kelima yaitu mendukung ekonomi keuangan digital termasuk untuk UMKM dan ritel menggunakan digitalisasi sistem pembayaran.

Tahun ini, sebanyak 5, dua juta UMKM sudah terdaftar nasional dan ditargetkan sebanyak 12 juta UMKM bisa tersambung dengan maklumat digital serta BI sedang membentuk transaksi ritel UMKM secara digital yakni BI fast.

“Kami juga dalam proses menyambungkan berbagai layanan sistem pembayaran sebab digital banking dan fintech melalui interlink antara kedua layanan sehingga konsumen bisa memilih paling kompetitif, ” katanya.

Baca juga: Menkeu: Belanja negeri 2021 fokus pulihkan ekonomi dan masyarakat
Baca juga: Jokowi beberkan faktor-faktor pendorong pemulihan ekonomi di 2021
Baca juga: Gubernur BI paparkan strategi supaya ekonomi RI lebih mantap di 2021

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Petunjuk pajak hingga November 2020 turun 18, 5 persen

Petunjuk pajak hingga November 2020 turun 18, 5 persen

Jackpot hari ini Result HK 2020 – 2021.

Inilah dampak COVID terhadap penerimaan negeri terutama terhadap pajak

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan pajak hingga akhir November 2020 menyentuh Rp925, 34 triliun atau turun 18, 5 persen dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang mencapai Rp1. 136, 13 triliun karena terbatasnya aktivitas ekonomi dampak pandemi COVID-19.

“Inilah dampak COVID terhadap penerimaan negara terutama terhadap pajak, ” kata Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual realisasi APBN hingga akhir November 2020 di Jakarta, Senin.

Menkeu mengungkapkan pencapaian penerimaan retribusi hingga November 2020 itu menyentuh 77, 2 persen terhadap target sesuai Perpes 72 tahun 2020 mencapai Rp1. 198, 8 triliun.

Mantan Direktur Pemangku Bank Dunia itu merinci, tanggapan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas hingga akhir November 2020 mencapai Rp29, 2 triliun atau turun 44, 8 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp52, 8 triliun.

Sedangkan pajak nonmigas juga melorot 17, 3 persen dari Rp1. 083, 3 triliun pada tahun lalu menjadi Rp896, 2 triliun.

Meski penerimaan pajak tumbuh negatif tetapi dalam sektor penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai mampu tumbuh nyata yang dikontribusikan oleh cukai buatan tembakau.

Menkeu menjelaskan kepabeanan dan cukai hingga simpulan November 2020 mencapai Rp183, 5 triliun atau tumbuh 4, 1 persen jika dibandingkan periode setara tahun sebelumnya mencapai Rp176, dua triliun.

Adapun realisasi penerimaan cukai mencapai Rp151, 1 triliun atau tumbuh 8, 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya mencapai Rp139, 5 triliun.

Sementara itu, dari penerimaan kepabeanan, bea keluar mencatat pertumbuhan positif seiring kinerja ekspor yang membaik yakni mencapai Rp3, 3 triliun atau tumbuh 3, 9 persen dibandingkan pencapaian tahun lalu mencapai Rp3, 2 triliun.

Sedangkan bea masuk mencatatkan kinerja negatif yakni mencapai 13, 5 persen dengan realisasi mencapai Rp29, 1 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani sebut target penerimaan perpajakan berpotensi tak tercapai
Baca pula: Sri Mulyani sebut 211. 476 permohonan insentif pajak telah disetujui
Baca juga: Kantor Pajak maksimalkan penerimaan jelang akhir tahun

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Ma’ruf Amin: Parpol jangan jadi tunggangan untuk kepentingan tertentu

Ma'ruf Amin: Parpol jangan jadi tunggangan untuk kepentingan tertentu

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap partai politik, molek berbasis Islam maupun non-Islam, jangan hanya menjadi kendaraan yang digunakan oleh pribadi atau kelompok tertentu.

“Kita berharap agar golongan politik tidak hanya dijadikan tunggangan atau kendaraan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi masing-masing berjalan memperoleh manfaat dan maslahat dengan sifatnya pribadi. Tetapi partai sepatutnya digunakan sebesar-sebesarnya untuk kemaslahatan umat dan bangsa, ” kata Ma’ruf Amin, saat menutup Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara daring di Jakarta, Minggu.

Dalam konteks demokrasi, tinggi Wapres, partai politik harus berlaku dalam menjaga keutuhan, persatuan & kesatuan Indonesia sebagai bangsa bermacam-macam dengan berbagai perbedaan dan keberagaman masyarakat.

Baca juga: Wapres tutup Perhimpunan IX PPP

“Sebagai bangsa yang mulia dan majemuk, perbedaan dan keberagaman adalah sumber kekuatan kita, ” tukasnya.

Partai politik juga diharapkan untuk proaktif pada mengedepankan musyawarah dan dialog pada membangun konsensus. Musyawarah harus dijadikan mekanisme baku dalam menyelesaikan memperlawankan pendapat atau persoalan bangsa yang lain, tegas Ma’ruf Amin.

“Saya yakin apabila peran ini dilakukan oleh semua partai kebijakan, maka banyak persoalan yang kita hadapi dapat kita selesaikan secara solusi yang terbaik. Saya tetap mekanisme ini adalah salah kepala esensi dari demokrasi Pancasila, ” katanya.

Baca juga: Akademisi: Muktamar PPP menjadi penentu nasib partai di dalam Pemilu 2024

Penyelenggaraan Muktamar IX PPP berpusat di Makassar dan diikuti secara virtual di sembilan praja besar lain, yakni Medan, Medan, Palembang, Banten, Bogor, Semarang, Surabaya, Samarinda dan Manado.

Dalam Rapat Paripurna VII Perbincangan IX PPP, Suharso Monoarfa, dengan merupakan calon tunggal ketua umum PPP, terpilih secara aklamasi untuk menjabat sebagai Ketua Umum PPP periode 2020-2025.

Gajah Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Awak Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Perintah (Plt) Ketum PPP menggantikan Romahurmuziy yang tersandung kasus suap pada lingkungan Kementerian Agama.

Baca juga: Pemimpin: PPP bisa jadi teladan memperkokoh persatuan dan kerukunan

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Mahfud MD menilai Satgas Saber Pungli masih diperlukan di Indonesia

Mahfud MD menilai Satgas Saber Pungli masih diperlukan di Indonesia

Bonus harian di Keluaran HK 2020 – 2021.

Jangan asal memanggil orang segera Satgas Saber Pungli

Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas Menyapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pengli) masih diperlukan di Nusantara, karena semangat untuk korupsi selalu ada pada nafsu setiap karakter, kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)  Mahfud MD.

Menurut Mahfud, Satgas Saber Pungli dapat berjalan di bidang pemberantasan korupsi dengan ringan pada sentra pelayanan umum seperti yang ada di kementerian, lembaga, institusi, dan pemerintah, cara provinsi maupun kabupaten/kota.

“Ringan-ringan kasusnya, tapi berbahaya kalau jumlahnya banyak, ” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut disampaikan Mahfud di Rapat Kerja Nasional Satgas Saber Pungli 2020, di Jakarta, Jumat (18/12).

Mahfud dengan juga pengendali atau penanggung pikiran Satgas Saber Pungli menilai, walaupun satgas tersebut bertugas memberantas pungli, namun tidak memiliki wewenang memihak justitia. Kewenangan pro justitia berarti tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bila dalam kasus perkiraan tindakan pungli didapati unsur-unsur aksi pidana, maka penanganan selanjutnya diserahkan kepada polisi atau jaksa dengan memiliki kewenangan pro justitia.

Sedangkan dalam kasus pungli tidak didapati unsur pidana, namun ditemukan maladministrasi, maka kasusnya direkomendasikan ditindaklanjuti inspektorat lembaga terkait.

Itu sebabnya, lanjut Mahfud, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli dijabat Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI. Adapun wakilnya ialah Pengawas Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. Hal ini, sirih dia, untuk memudahkan tindak lanjut penanganan kasus pungli.

“Jadi jangan tumpang tindih pada memberantas pungli. Jangan asal memanggil orang atas nama Satgas Saber Pungli, ” kata dia tahu.

Dia menambahkan kalau memberantas pungli tidak dapat teristimewa dilakukan menggunakan cara-cara lama, akan tetapi harus inovatif. Hal ini disebabkan modus pungli sekarang kian canggih, tidak seperti dahulu.

Dia mencontohkan suap pada aparat negara tidak lagi menggunakan kekayaan tunai. Penyuap memberikan ATM yang di dalamnya berisi uang di jumlah sangat besar ke aparat tersebut.

Rapat kegiatan nasional tersebut dihadiri Ketua Satgas Saber Pungli yang juga Irwasum Polri  Komjen Pol Agung Akhlak Maryoto dan jajaran pimpinan satgas. Selain itu, juga anggota Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Rhenald Kasali.

Kegiatan itu, juga diikuti Unit Pemberantasan Pungli kementerian, lembaga, instansi, dan negeri provinsi, kabupaten/kota secara virtual. Kejadian tersebut sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku saat pandemi COVID-19.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan penghargaan kepada Bagian Pelayanan Publik (UPP) Jawa Barat sebagai UPP terbaik 2020. Urutan terbaik kedua dan ketiga ditempati UPP Riau dan UPP Kalimantan Selatan

Sedangkan UPP Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan dipilih sebagai UPP harapan I, II, dan III.
Baca selalu: Menkopolhukam: Pungutan liar di sentra layanan publik jauh berkurang
Baca juga: Satgas Saber Pungli telusuri surat rekomendasi PPDB daripada DPRD Jabar

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Bappenas: Potensi ekonomi sektor kelautan satu, 33 triliun dolar AS

Bappenas: Potensi ekonomi sektor kelautan satu, 33 triliun dolar AS

Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

Presiden tegaskan akan jadi penerima perdana vaksinasi COVID-19

Presiden tegaskan akan jadi penerima perdana vaksinasi COVID-19

Bonus harian di Keluaran SGP 2020 – 2021.

Saya ingin menegaskan lagi, nanti saya dengan akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Joko Widodo menegaskan dirinya akan menjadi penyambut pertama vaksinasi COVID-19 saat periode pemberian vaksin sudah siap dilakukan.

“Saya ingin menegaskan teristimewa, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali, ” ujar Presiden saat menyerahkan keterangan pers secara virtual yang disaksikan melalui tayangan video Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Presiden mengatakan keputusannya menjadi penerima pertama vaksinasi COVID-19, untuk memberikan kepercayaan dan anutan kepada masyarakat bahwa vaksin dengan akan digunakan benar-benar aman.

Baca pula: Presiden: Vaksin COVID-19 gratis buat masyarakat

Baca juga: Ketua Banggar DPR minta pemberian vaksin gratis buat seluruh rakyat

Kepala dalam kesempatan tersebut juga melahirkan keputusan pemerintah bahwa vaksinasi COVID-19 akan diberikan gratis kepada semesta masyarakat Indonesia tanpa biaya sama sekali.

Keputusan terkait vaksinasi gratis diambil setelah menerima berbagai masukan publik dan melakukan kalkulasi ulang keuangan negara.

“Terakhir saya ingatkan agar kelompok terus berdisiplin menjalankan ‘3M’, menggunakan masker, menjaga jarak dan membasuh tangan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih, ” ujar Kepala Negara.

Baca juga: Raja Maroko: Vaksin Covid-19 gratis untuk semua masyarakat negara

Baca juga: Bolsonaro: Brazil tawarkan vaksin COVID-19 secara gratis buat rakyat

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Wapres: Perluas “fintech” syariah untuk inklusi keuangan syariah

Wapres: Perluas "fintech" syariah untuk inklusi keuangan syariah

Jackpot hari ini Result HK 2020 – 2021.

Kehadiran fintech dan layanan elektronik lain menetapkan diperluas agar dapat mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan teknologi finansial atau dikenal dengan fintech (financial technology) di bidang syariah harus diperluas dan diperkuat untuk mewujudkan inklusi ekonomi dan keuangan syariah dalam Indonesia.

“Kehadiran fintech dan servis elektronik lain perlu diperluas biar dapat mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia, ” kata Wapres Ma’ruf dalam International Webinar Digitalization Leading the Islamic Economy in the New Umum yang diselenggarakan dengan virtual, Selasa.

Kelanjutan teknologi digital yang juga merambah ke sektor ekonomi dan keuangan, semakin mempermudah masyarakat dalam menutup kebutuhan finansialnya.

Baca juga: Wapres terlanjur digitalisasi ekonomi-keuangan syariah

Masyarakat Indonesia tiba terbiasa bertransaksi secara digital, kata Wapres. Namun, secara kuantitas, penerapan transaksi digital tersebut baru mencakup kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Oleh karena itu, dengan semakin banyaknya fintech syariah maka perkembangan ekonomi dan keuangan syariah juga menjadi pesat.

Pemanfaatan fintech dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi dan keuangan digital juga menjadi ciri kelanjutan pesat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, katanya.

Baca juga: Ekonomi syariah dinilai berdaya tahan tinggi hadapi krisis

Selain itu, Wapres mengucapkan pemanfaatan teknologi digital juga dapat mendorong inovasi dan terobosan layanan untuk mendukung ekosistem perekonomian syariah secara luas, termasuk industri legal.

“Teknologi digital telah dimanfaatkan pula oleh komunitas asosiasi seperti pesantren, organisasi masyarakat Muslim, serta lembaga-lembaga amil zakat dan wakaf, ” ujarnya.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020